Masyarakat Paksa KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Hamim Pou

Masyarakat Paksa KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Hamim Pou

NUSANTARATIMES Koordinator Solidaritas Rakyat Anti Korupsi, Riswan Sanun berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya, ia mengatakan bahwa pihaknya ingin mendorong lembaga antirasuah tersebut agar tegas dalam mengambil langkah hukum terhadap bupati definitif Bone Bolango, Hamim Pou.

Menurut Riswan, Hamim Pou terindikasi kuat terlibat dalam penggelapan dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo senilai Rp10,5 milyar.

“Dana Bansos tahun anggaran 2011 di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo sebesar Rp10,5 milyar dimana penyalurannya banyak ditemukan penyimpangan sehingga negara dirugikan sekitar Rp3 milyar,” kata Riswan dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/5/2018).

Trik “sulap anggaran” bansos yang diduga dilakukam Hamim menurut Riswan adalah dengan cara membuat proposal fiktif untuk bantuan anggaran sumbangan tempat ibadah.

“Modus korupsinya adalah dengan menggelembungkan sumbangan untuk tempat ibadah seperti sumbangan masjid dan ditemukan juga banyak proposal fiktif,” terangnya.

Beruntung kasua tersebut cepat tercium dan Hamim mendapatkan gelar tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan Surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor : 426/R.5/Fd.1/08/2015.

Dalam kasus tersebut, Kejati Gorontalo tidak hanya menjaring Hamim saja, Riswan pun mengatakan ada dua orang pejabat daerah lainnya yang juga terjerat kasus yang sama, mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango Slamet Wilyardi serta bendahara Yuliawaty Kadir.

Pun sudah masuk ke ranah penyidikan oleh Kejati Gorontalo di tahun 2015 lalu, ternyata kasus konspirasi jahat tersebut tak jelas ranah hukumnya sampai pada akhirnya ketiganya justru dinyatakan bebas karena disebut-sebut tidak ditemukam unsur korupsi, melainkan hanya sebatas kekeliruan administrasi yang belum dibukukan.

“Pada tanggal 22 Agustus, Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 10/Pid.sus-TPK/2016/PN/Gtlo.2016, telah menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa atas nama Yuldiawati Kadir dan Slamet Wiyardi,” terangnya.

Usai berhasil lolos dari jeratan hukum di Kejati Gorontalo, kasus tersebut justru malah berlanjut pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2018 lalu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yakni Yuliawaty Kadir dan Slamet Wiyardi.

“Mereka berdua telah dieksekusi dan saat ini ditahan di lapas,” tutur Riswan.

Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah status Hamim Pou yang justru dinilai Riswan sama sekali tak tersentuh kasus hukum, padahal ia menilai Hamim adalah aktor intelektual dari kasus penyelewengan dana bansos tersebut.

Apalagi jika melihat putusan MA terhadap dua orang eks pejabat Kabupaten Bone Bolango itu, Riswan menilai kuat bahwa temuan awal terkait dosa korupsi kasus itu semakin dikuatkan.

“Putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus korupsi Dana Bansos Bone Bolango, ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam pusaran kasus korupsi Bansos Bone Bolango tahun 2011,” tuturnya.

Untuk itu, Riswan bersama elemennya akan mendesak KPK segera turun tangan atasi persoalan kasu tersebut.

“Kami meminta KPK untuk segera melakukan upaya hukum terhadap Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dalam kasus korupsi ini. KPK harus ambil alih kasus korupsi bansos Bone Bolango tahun 2011 dan segera memanggil dan memeriksa Bupati Bone Bolango, Hamim Pou sekarang juga,” tegasnya.

Rencananya, aksi tersebut akan digelar usai shalat Jumat di depan gedung KPK, Jakarta Selatan. (nuh)