GMMJ Sentil Kapolda dan Wakapolda Maluku Gara-gara Berpolitik Praktis

GMMJ Sentil Kapolda dan Wakapolda Maluku Gara-gara Berpolitik Praktis

NusantaraTimes.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa Maluku Jabodetabek yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Maluku Jabodetabek (GMMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018).

Dalam aksinya itu, mereka meminta kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, agar segera melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap Kapolda dan Wakapolda Maluku karena dianggap berpolitik praktis.

Koordinator aksi dari massa Gerakan Mahasiswa MaluKu Jabodetabek, Tasrif Tuasamu mengatakan bahwa Kapolda dan Wakapolda Maluku tidak bisa menjaga keamanan dengan baik paska menjelang Pilkada Maluku,

“Maluku merupakan salah satu provinsi yang rawan terjadinya konflik kepentingan, justru di pelosok-pelosok desa-desa masih ada intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Tapi penanganannya pula juga tidak tegas,” kata Tasrif dalam keterangannya.

Menurut Tasrif kondisi saat ini di Maluku menjelang Pilkada, memperlihatkan buruknya kinerja Kepolisian Malulu dan bahkan ada oknum-oknum aparat negara yang diduga berpolitik praktis.

“Situasi ini sudah menjadi buruk dan menghambat keberlangsungan demokrasi yang damai tanpa intimidasi dan kriminalisasi, agar tidak menimbulkan konflik horizontal paska Pilkada di Maluku,” tuturnya.

Untuk itu, ia pun memberikan atensi kepada aparat penegak hukum yakni institusi kepolisian untuk menjaga netralitasnya.

“Maka sudah saatnya kita Polisi harus menjaga netralitas, jangan ada tindakan yang merugikan masarakat dan negara tersebut,” tandasnya.

Sementara itu selain indikasi praktik politik praktis, Tasrif Tuasamu juga menyampaikan ada perilaku yang tidak tepat dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Buru, dimana ada upaya kesewenang-wenangan Kepolisian melakukan pengeledahan tanpa ada surat resmi dari BPK atau Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa polisi tidak boleh lakukan pengeledahan yang tidak sesuai prosedur hukum. (rel)