HTI Jangan Berlindung Dibalik Kemerdekaan Berserikat

HTI Jangan Berlindung Dibalik Kemerdekaan Berserikat

Karyono Wibowo
Direktur Indo Survey and Strategy (ISS), Karyono Wibowo.

NUSANTARATIMES – Direktur eksekutif The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa sikap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang sangat tepat. Ia menilai sikap tersebut merupakan bentuk penyelamatan terhadap keutuhan NKRI dari rongrongan kelompok yang ingin mengubah Pancasila menjadi Khilafah.

“Putusan hakim PTUN Jakarta yang menolak gugatan HTI untuk seluruhnya merupakan putusan tepat demi penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945,” kata Karyono Wibowo dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (8/05).

Apalagi jika merujuk pada keterangan para saksi dalam perkara tersebut, Karyono menganggap hal itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Ditambah lagi dengan alasan kuat mengapa ormas HTI harus dibubarkan oleh pemerintah dan tidak boleh tumbuh kembang di Indonesia.

“Putusan Majelis Hakim sangat beralasan karena didasarkan pada aturan yang berlaku dimana telah ditegaskan bahwa ormas dapat dibubarkan apabila ada upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini ormas HTI bukan hanya dilihat dari perspektif ruang geraknya saja melainkan harus dilihat secara substansi apa yang menjadi agenda utama mereka. Disampaikan Karyono bahwa ormas yang dipimpin oleh Rokhmat S Labib tersebut sangat membahayakan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

“HTI telah terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah untuk mengganti dasar negara dan sistem pemerintahan sebagaimana terekam dalam video kegiatan Muktamar HTI tahun 2013 silam,” terang Karyono.

Kemudian diterangkan juga oleh Karyono, bahwa dalam sistem demokrasi, pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep masih bisa dimaklumi. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

“Oleh karena itu. ormas apapun, tidak hanya HTI, jika ada ormas yang berupaya menyebarkan komunisme atau paham lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara maka ormas tersebut harus dibubarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Karyono menyarankan agar apa yang menjadi keputusan PTUN yang menolak gugatan HTI sekaligus menerima keputusan pemerintah membubarkan ormas pengusung Khilafah tersebut harus dihormati bersama.

“Terkait dengan putusan PTUN yang menolak gugatan HTI, maka setiap warga negara harus menerima dan menghormati putusan tersebut,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa putusan PTUN yang menolak gugatan HTI sama halnya dengan menguatkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU- 30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI. Dengan demikian, HTI sebagai organisasi massa (ormas) secara sah telah dibubarkan oleh negara.(ibn/red).