Diduga Bermasalah, GN Akan Datangi KBN Cakung

Diduga Bermasalah, GN Akan Datangi KBN Cakung

NUSANTARATIMES – Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah kejahatan kemanusian dan kejahatan terhadap negara. Adapun dugaan KKN berada di Kawasan Berserikat Nusantara (KBN) terkait dengan biaya hukum yang di bongkar oleh salah satu pendiri KBN sebagai berikut :

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih.

“Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Sebagaimana di terdapat di laman jendelanasional com.

Untuk itu kami yang tergabung dalam Komite Nasional Garda Nawacita mendesak Menteri BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPATK dan KPK agar mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.

Pemerintah DKI Jakarta penting turun tangan karena pemda dki sebagai salah satu pemegang saham akan selalu mendapat keuntungan yang berkurang sebagai dampak besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan.

Ketua Komite Nasional Garda Nawacita Abdullah Kelrey pun menegaskan bahwa, hari senin,14/Mei/2018 pihaknya akan mendatangi BUMN,KPK dan PPATK untuk menelusuri jejak dana pasca pembayaran biaya hukum, tersebut.

Selain itu kelrey juga berjanji akan turun aksi di hari berikutnya (selasa) 15/mei/2018 melakukan aksi dengan tuntutan sebagai berikut :

1. PPATK dan KPK segera telusuri dan audit serta memanggil Direksi Utama dan Ka.Divisi Akuntansi, Keuangan & Sistem Informasi.

2. Menteri BUMN segera efaluasi kinerja pimpinan KBN Cakung.

3. Dirut Utama KBN segera turun dari jabatannya.

Diakhir penyataan kelrey mengatakan akan mengawal dugaan kasus tersebut sampai tuntas.