Ketua Badko HMI Jabodetabeka – Banten Desak DPR Revisi UU Terorisme

Ketua Badko HMI Jabodetabeka – Banten Desak DPR Revisi UU Terorisme

Jakarta – Rentetan aksi teror Bom bunuh diri yang terjadi di Mako Brimob Kelapa dua depok jawa barat, tiga Rumah Ibadah Gereja di Surabaya, Rusunawan Wonocolo Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya sepekan ini serta ditambah lagi kejadian di Mapolda Riau telah meresahkan masyarakat dan memunculkan berbagai spekulasi dan asumsi liar yang tidak bisa di Pertanggung jawabkan.

“Spekulasi atau tuduhan dengan mengatakan bahwa aksi teror tersebut adalah konspirasi pemerintah upaya pengalihan issue terhadap ketidak stabilan ekonomi,” tegas Ketua Badko HMI Jabodetabeka Banten Ibrahim Mansyur, hari ini.

Melihat situasi dan kondisi sekarang, pihaknya sangat menyayangkan munculnya spekulasi para penyebar berita-berita Hoax di tengah publik Indonesia sedang berduka. Dengan isu darurat terorisme yang semakin hari merajalela diberbagai media sosial.

“Seharusnya kita semua sebagai anggota masyarakat harus bergandengan tangan bersama aparat keamanan negara untuk melawan tindakan kejahatan terorisme agar terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Bram.

Dikatakan dia, sudah bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan apalagi menyudutkan pemerintah bermain di balik aksi teror Bom bunuh diri yang terjadi belakangan ini. Pihaknya pun meminta pertama, mendorong DPR RI bersama Pemerintah segera merevisi UU No 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana anti terorisme. Kedua, masyarakat jangan mudah terprovokatif dengan berita-berita Hoax yang menyudutkan pemerintah atas insiden aksi teror bom bunuh diri apalagi menyebarkan foto ataupun video yang menimbulkan ketakutan masyarakat itu sendiri.

“Berikutnya mendorong dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk segera memberantas terorisme,” jelasnya.

Lebih jauh, Bram mendesak kepada Parlemen DPR RI bersama Pemerintah segera melakukan Revisi UU Anti Terorisme agar mempermudah kinerja aparat keamanan dalam mencegah tindakan kejahatan yang dilakukan maupun menangkap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

“Aparat keamanan perlu melakukan langkah preventif yang berdasarkan aturan hukum sebagai landasan atas dasar pijakan yang diatur dalam UU yang berlaku. Jika UU anti terorisme lambat di sahkan oleh DPR RI maka kami meminta kepada Presiden RI bersikap tegas mengeluarkan Perppu,” tuturnya.

Masih kata dia, dalam bernegara tentu menginginkan suatu kedamaian dan saya mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan tindakan terorisme demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Oleh sebab itu harapan masyarakat sangat besar kepada aparat keamanan untuk terus maju memberantas aksi teror Bom bunuh diri yang dilakukan terorisme.

“Aksi teror Membunuh manusia tidak di benarkan dalam agama dan atau dalil manapun, maka kami sangat mengecam tindakan aksi teror yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertaggung jawab dan tidak berpri kemanusiaan,” pungkasnya.