Melanesia Anti Korupsi Desak KPK Panggil dan Periksa Bupati Fak – Fak

Melanesia Anti Korupsi Desak KPK Panggil dan Periksa Bupati Fak – Fak

Jakarta – Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh pejabat negara adalah kejahatan terhadap negara.

Hadirnya undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sangat membantu masyarakat untuk membantu negara dalam pencegahan kejahatan tersebut. Ujar Koordinator Melanesia Anti Korupsi, Kelrey, Sabtu, (26/05)

Untuk itu Kelrey mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan atau Mabes Polri bekerja sama untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Fakfak Muhammad Uswanas atas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) senilai Rp. 28 milyar, pada Program Dana Kampung, Alat-alat kesehatan senilai Rp 17 milyar dan terakhir Dana Pengadaan Sound Sistem senilai Rp 5 milyar, total dugaan korups senilai Rp 50 milyar. Tukasnya

Lebih lanjut, ia (kelrey) mengatakan bahwa, kasus tersebut sudah banyak yang berusaha bongkar namun selesai di meja makan dan kantong – kantong gerakan, ini kan tidak benar jikalau kita mau konsisten memberantas korupsi maka tidak ada cara – cara begitu. Kalau begini kan yang rugi itu negara dan rakyat.Tegasnya

Kelrey juga mengajak penegakkan hukum untuk sama – sama Melanesia Anti Korupsi untuk membongkar kasus korupsi di Papua dan Papua Barat jangan di biarkan nanti kemiskinan di Papua dan Papua barat akan tumbuh subur.

Kelrey pun menantang pihak penegak hukum garap dulu kasus di fak – fak,”berani tidak pihak KPK dan POLRI?” dan jika penegak hukum berani, kelrey pastikan penegak hukum nantinya mengetahui siapa otak dari semua ini, silahkan panggil, dalami dan periksa Bupati Fak – fak, nanti KPK akan tahu siapa dalang sebenarnya.

Kelrey, tidak sebut siapa dalang atau aktor di balik kejahatan dugaan korupsi yang telah bertahun – tahun bermain di papua barat, akan tetapi ia (kelrey) berjanji akan menyebut nama tersebut di hadapan komisioner komisi pemberantas korupsi atau penegak hukum saja.Katanya

Senin pekan depan Melanesia Anti Korupsi akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan memberikan tembusan kepada Mabes Polri dan Presiden RI agar di tindak lanjuti. Tutupnya