KPK Akan di Desak Ambil Alih Kasus Pembebasan Lahan Dinas Perumahan Papua...

KPK Akan di Desak Ambil Alih Kasus Pembebasan Lahan Dinas Perumahan Papua Barat

NUSANTARATIMES – Korupsi adalah kejahatan kemanusian dan ketidaktaatan kepada negara serta melanggar aturan yang di buat oleh negara dan melanggar sumpah jabatan.

Papua dan papua barat masuk dalam katagoro derah termiskim peringkat dua di indonesia ini menunjukan bahwa komintem penegak hukum di papua barat pantas untuk di pertanyakan.

Ketua Forum Lembaga Legeslatif Mahsiswa Indonesia Wilayah Papua Barat memeinta pihak penegak hukum untuk lebih serius dalam mengagani kasus korupsi di Papua Barat. Ujar Rusmanudin, kepada nusantaratimes.com.Rabu (30/05).

Jika penegak hukum tuntaskan kasus ini, maka, secara tidak langsung, rakyat akan percara kepada penegak hukum dan salah satua bukti konsistensi penegak hukum dalam memberantas para koruptor dan menegakan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan neopotisme, sebagaimana tertuang dalam poin ke empat Nawacita Bapak Jokowi. Ujarnya lagi

Rusmanudin pun menuturkan bahwa, di Bapua Barat terjadi kasus korupsi yang belum tuntas, salah satunya yaitu,”Indikasi Korupsi pada Pembebasan Lahan Dinas Perumahan Papua Barat.” Kasus tersebut sudah di tangani Diskrimsus Polda Papua Barat, kasus tersebut di indikasikan merugikan negara sebesar 1.5 milyar.Tuturnya

Lebih lanjut ia menjelaskan lagi, bahwa kasus tersebut pada tahun 2017 banyak menyita perhatian publik dan dirinya hampir 4 kali bersama kawan – kawan mahasiswa telah melaksanakan aksi meminta Dikskremsus Polda Papua Barat untuk lebih capat dalam mengungkap pelakunya.Katanya

Rus pun mebgatakan bahwa, informasi yang mereka himpun terkait kasus tersebut, ternyata sudah mengalami peningkatan dari penedikan ke tahap penyelidikan dan sudah mengarah kepada pelaku sesuai dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi dan kini sudah di serahkan kepada BPK Papua Barat untuk melakukan perhitungan apakah ada kerugian negara atau tidak. Tukasnya

Untuk itu dirinya meminta kepada BPK Papua Barat untuk secepatnya meyerahkan hasil tersebut kepada Diskrimsus Polda untuk ditindak lanjuti, jika tidak, maka, ia berjanji dalam beberapa hari kedepan nantinya akan membagun konsolidasi dengan teman – teman mahasiswa di jakarta untuk meminta KPK mengambil alih kasus tersebut.Tutupnya