Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Rektorat...

Aktivis Anti Korupsi Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Rektorat UNIPA

Ilustrasi Gedung Rektorat UNIPA Papua Barat

NUSANTARATIMES – Lambannya penangganan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gedung rektorat UNIPA Manukwari Papua Barat membuat geram aktivis Melanesia Anti Korupsi.

Mereka akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pengadaan pembangunan gedung rektorat Universitas Papua, karena kasus tersebut sudah di tanggani oleh Polda Papua Barat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan atau tindak lanjut terkait kasus tersebut. Ujar Kelrey, Koordinator Melanesia Anti Korupsi kepada wartawan, Jumat, (01/06)

Dari informasi yang diperoleh bahwa, sumber dana bagi pelaksanaan proyek pembangunan gedung rektorat unipa tersebut bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2014.

Proyek tersebut sebagaimana di ceritakan sumber Melanesia Anti Korupsi bahwa, proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor sebagai pihak ketiga sesuai aturan perundangan yang berlaku adalah PT.Pulau Lemon (Pulmon) dengan Direktur AAK (inisial) dengan nomor kontrak 927/UN 42/PS/2014 tertanggal 20 Mei 2014.

Khususnya untuk pembangunan gedung rektorat unipa lanjutan tahap kelima tahun 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 28 miliar lebih, dimana dalam perencanaannya akan dibangun tempat parkir kendaraan bagi rektor dan para pembantu rektor universitas negeri di Amban- Manokwari tersebut pada lantai-lantai bertingkat. Namun dalam kenyataannya, tempat parkir tersebut tidak ada.

Disamping itu, pembangunan gedung rektorat unipa tersebut pada lanjutan tahap keenam tahun 2015 dengan nilai kontrak 9,6 miliar rupiah yang dilaksanakan oleh PT.Manokwari Bangun Pratama dengan direktur VAS (inisial) dengan nomor kontrak kerja 460/UN 42/PS/2015 tanggal 16 Agustus 2016. Dimana diduga ada bagian proyek tersebut yang tidak dikerjakan. Ujar sumber sebagaimana di sampaikan Koorniator Melanesia Anti Korupsi, kepada wartawan.

Untuk itu, Melanesia Anti Korupsi berjanji akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk mendesak KPK mengambil alih kasus tersebut agar di tuntaskan setuntas – tuntasnya, karena pembangunan gedung tersebut mengunakan Anggaran pendapan Belanja Negara (APBN). Hari selasa (04/06) kami akan datangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk melaporkan sekaligus mendesak KPK mengambil kasus tersebut dan kami akan mengawalnya sampai tuntas.“Kasus korupsi ini sebagai kasus luar biasa (extraordinary crime), jadi KPK jangan tunggu lama lagi untuk menindaklanjutinya nanti,” bebernya.

Korupsi yang dilakukan banyak orang telah menggerogoti uang rakyat. Kami akan bongkar kasus ini dihadapan Komisioner KPK,” pungkasnya.