Mahasiswa Desak Bersihkan Koruptor Dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Mahasiswa Desak Bersihkan Koruptor Dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

NUSANTARATIMES – DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI & DUGAAN PENYELEWENGAN KEUANGAN NEGARA DI LEMBAGA ARSIP NASIONAL RI PADA PROYEK : ARSIP KEPRESIDENAN (PRESIDENTIAL ARCHIVES) NILAI PROYEK: 30 MILYAR, TAHUN ANGGARAN 2017.DEPO ELEKTRONIK (E-DEPO) NILAI PROYEK: 21 MILYAR. TAHUN ANGGARAN 2017.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari tiga tindakan subversif yang sangat menghantui pemerintah dan masyarakat Indonesia, dua lainnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana teroris.  Namun korupsi membawa dampak yang sangat besar bagi keuangan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.  Kini korupsi telah merongrong bangsa ini hingga ke akar-akarnya sehingga bisa membuat negara jadi bangkrut.  Maka para koruptor dapat disebut sebagai penjajah dari dalam negeri atau penjajah saudara sendiri.

Dalam perkembangan sejarah suatu negara, arsip memegang peran penting sebagai bukti pengingat perkembangan dan pembangunan yang telah berlangsung di suatu negara. Terkait penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, arsip memiliki peran di dalamnya guna menjadi bukti yang kuat atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi. Dengan kata lain arsip berperan sebagai aset informasi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Menurut UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Pada Undang-undang no 43 Tahun 2009 salah satu azas dalam penyelenggraan kearsipan adalah azas akuntabilitas yang dimana penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu manajemen kearsipan agar rekaman kegiatan suatu organisasi dapat dijadikan alat pertanggungjawaban kepada publik. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan (good governance) yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian tidak tertutup kemungkin ada oknum di dalam lembaga penyelenggaraan kearsipan yang melakukan tindakan Mal-administrasi atau pemalsuan dokumen penting. Maladministrasi dapat dikatakan sebagai tindak pidanan korupsi ketika memalsukan buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi yang erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemalsuan Berita Acara pelaksanaan pekerjaan. ini diatur dalam pasal 9 undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001.

Hal ini terbukti dengan adanya indikasi korupsi yang terjadi pada ANRI terkait dugaan tindak pidana korupsi & dugaan penyelewengan keuangan negara di lembaga Arsip Nasional RI pada proyek arsip kepresidenan (presidential archives) dengan nilai proyek 30 milyar pada tahun anggaran 2017, serta proyek depo elektronik (e-depo) dengan nilai proyek 21 milyar pada tahun anggaran 2017.

Menurut hasil penelusuran kami berjalannya proyek arsip kepresidenan (presidential archives) tersebut tidak melalui studi/kajian sebelumnya. Hal ini melanggar kepatutan dalam mekanisme pengajuan suatu program perencanaan. Kajian visibility pun memuat penolakan keras dari Dinas Kebudayaan Pemprov DKI karena bangunan yang digunakan merupakan cagar budaya. Proyek berjalan tanpa konsep yang jelas secara output (hasil) maupun outcome (dampak). Konsep tidak dapat menjelaskan dimana letak kebutuhan dan kemanfaatan proyek tersebut.

Proyek serupa sudah pernah ada, yakni BALAI KIRTI yang terletak di Istana Presiden di Bogor. (silahkan cek di Google Balai Kirti agar dapat membandingkan dengan Konsep Arsip Kepresidenan). Dengan sudah adanya Balai Kirti, seharusnya ANRI dapat memperkuat balai tersebut pada sisi arsip beserta informasi di dalamnya. Hal ini jauh lebih bermanfaat dan efisien dalam penggunaan keuangan negara.

Dalam proposal perencanaan yang diajukan ANRI kepada BAPPENAS dan Kementerian Keuangan, proyek Arsip Kepresidenan akan DISELESAIKAN pada tahun 2017 dengan pengajuan anggaran 30 Milyar. Ketika Kementerian Keuangan menyetujui, Namun hingga tahun 2017, ANRI tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut sama sekali. Dari 30 Milyar yang digelontorkan, ANRI hanya mampu menyerap 11 Milyar (mohon cek lokasi di Gedung ANRI Gajah Mada di Jalan Harmoni, Jakarta Pusat. Mohon bandingkan antara hasil dengan 11 Milyar yang telah dihabiskan. Disini besar kemungkinan ditemukan tindak pidana korupsi/penyelewengan uang negara). Lantas kemana sisa anggaran yang 19 Milyar? Sisa anggaran tersebut dibagikan kepada unit kerja lain di ANRI yang tidak ada kaitannya dengan proyek Arsip Kepresidenan (disini juga besar kemungkinan penyelewengan uang negara).

Semua ini terjadi karena proyek tanpa kajian/konsep dan perencanaan yang profesional. ANRI telah melanggar komitmen kepada Kementerian Keuangan karena telah gagal gmenjalan proyek yang dimintanya sendiri, yang seharusnya DISELESAIKAN pada tahun 2017. Karena proyek belum selesai, maka tahun 2018 ANRI mengajukan anggaran untuk proyek yang sama.

Hal ini sudah jelas jelas membuat Kementerian Keuangan tidak mau menyetujui. Karena ini perintah langsung Kepala ANRI, maka proyek ini harus tetap dilanjutkan. Dari mana anggarannya? Anggaran berasal dari program lain yang dikerjaakan oleh ANRI. Lagi-lagi proyek ini berjalan diluar mekanisme perencanaan dan anggaran yang ditetapkan ANRI. Proyek dipaksa untuk ada, meski anggaran resmi tidak ada namun kemungkinan diadakan melalui Comot sana-sini. ANRI secara terang benderang melanggar kepatutan perencanaan, penganggaran, dan profesionalisme.

Dalam hal Proyek Depo Elektronik dengan nilai proyek 21 milyar, pada tahun anggaran 2017 ternyata juga tidak melalui kajian/studi sebelumnya. Itu artinya bahwa konsep proyek tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab dalam perencanaannya tidak ada pembangunan gedung, melainkan hanya untuk pengadaan barang dengan nilai 21 milyar, hal ini patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu ada dugaan kuat bahwa tender berjalan manipulative.

Oleh karena itu kami mahasiswa dan pemuda yang terdiri dari AMPERA (Aliansi Mahasiswa Peduli kedaulatan Negara) MENUNTUT.

Agar BPK lakukan audit ulang terhadap proyek Arsip Kepresidenan.

Periksa juga Inspektorat ANRI karena patut diduga menjadi bagian integral dari dugaan penyelewengan keungan negara. Setidaknya, mekanisme audit internal tidak berjalan.

Agar KPK segera mendalami dugaan pelanggaran/penyelewengan keuangan negara dalam proyek ini. Atau kerugian negara akibat perencanaan proyek yang amburadul. Tanpa hasil, tanpa manfaat. Tidak efektif dan efisien.

Pecat segera para Pejabat ANRI yang terlibat dalam Korupsi Proyek Pembangunan depo penyimpanan Arsip Elektronik & proyek PRESIDENTIAL ARCHIVES.

Ganti segera Kepala ANRI Karena Tidak Mampu Membawa Lembaga ANRI menjadi lembaga yang bersih.

Aliansi Mahasiswa Peduli Kedaulatan Negara (AMPERA)