Buruk Untuk PBB, Yusril Sebaiknya Tolak Beri Bantuan Hukum Untuk Terpidana OTT

Buruk Untuk PBB, Yusril Sebaiknya Tolak Beri Bantuan Hukum Untuk Terpidana OTT

NUSANTARATIMES – Kabar mengenai dimintanya Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum terpidana kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Samarinda, Jaffar Abdul Gaffar dan beberapa terpidana lainnya pasca vonis kasasi Mahkamah Agung (MA), dinilai sebagai langkah yang berbahaya dan merugikan bagi Partai Bulan Bintang (PBB).

Hal tersebut dikatakan oleh Abdullah Kelrey, Ketua Umum GARDA NAWACITA. Menurut Kelrey, PBB sebagai partai besutan Yusril akan terkena implikasi negatif jika bantuan hukum tersebut diberikan.

“PBB sedang bagus namanya dan kampanye pemerintahan yang lebih baik kerap dikumandangkan oleh Yusril. Jangan sampai hal ini justru mendapat image buruk hanya karena Yusril memberikan bantuan hukum kepada terpidana OTT seperti Jaffar dan kawan-kawan. Ini jelas berbahaya bagi PBB”, tegas Kelrey.

Kelrey juga mengatakan, bahwa walaupun secara profesional seorang advokat boleh saja memberikan bantuan hukum bagi terpidana tapi sebaiknya hal tersebut diperhitungkan aspek politisnya, mengingat Yusril adalah ketua umum partai.

“Yusril selain sebagai advokat juga seorang ketua umum partai. Jangan sampai PBB dianggap ikut berpihak pada terpidana OTT dan koruptor. Ingat, peristiwa OTT Pelabuhan Bongkar Muat Samarinda ini sempat menjadi atensi dari Presiden. Masa ketua umum PBB justru kasih bantuan hukum. Itu tidak elok”, tutup Kelrey.