Uji Publik Peraturan Rehabilitasi Sosial

Uji Publik Peraturan Rehabilitasi Sosial

SUMATERAUTARA – Bertempat di Hotel Grand Antares Medan, dilaksanakan Pertemuan Uji Publik Peraturan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Pertemuan ini dihadiri Kepala Panti Sosial Anak dari seluruh Indonesia, Biro Hukum Kemensos, Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial, Sakti Peksos Anak dan dari perwakilan LKS di bidang HIV dan NAPZA yang ada di kota Medan dan sekitarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, selain di isi dengan pembahasan draft permensos alih fungsi, juga di lakukan diskusi untuk menerima masukan dari berbagai peserta. Diskusi pertama dilakukan terkait permasalahan anak HIV dan diskusi kedua mendengarkan permasalahan anak korban penyalahgunaan NAPZA.

Diskusi tersebut perlu dilakukan karena data terkait anak HIV dan anak Korban NAPZA semakin tahun semakin meningkat. Sehingga Kementerian Sosial wajib memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kedua permasalahan tersebut.

Oleh karena permasalahan anak HIV dan anak Korban NAPZA semakin komplek, Kementerian Sosial bergerak cepat dengan melakukan alih fungsi panti sosial yang menangani kedua permasalahan tersebut. Panti sosial yang beralih fungsi diantaranya adalah panti sosial asuhan anak, panti sosial bina remaja serta panti sosial marsudi putra.

Ketiga jenis panti tersebut akan beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), dimana sebelum beralih fungsi panti sosial asuhan anak, bina remaja dan marsudi putra hanya melayani satu jenis sasaran saja. Jika nantinya dialihfungsikan maka balai tersebut akan dapat menangani permasalahan anak baik HIV maupun anak korban NAPZA bahkan permasalahan anak lainnya.

Salah satu Narasumber dari Kemenpan, Redi Kalingga menyatakan Perubahan alih fungsi UPT harus di dukung kesiapan anggaran dan sarana dan prasarana serta dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga di dasarkan pada karakteristik tugas dan fungsi, organisasi induk dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Nahar mengajak para peserta untuk melakukan studi banding atau kunjungan ke 2 UPT milik Kementerian Sosial yaitu Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV “Bahagia” dan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Insyaf” Medan.

Kunjungan tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana proses layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penerima manfaat, sehingga UPT yang akan dilakukan alihfungsi dapat mengadop semua proses layanan rehabilitasi sosial bagi anak HIV maupun anak korban penyalahgunaan NAPZA.

Dalam sambutannya Nahar menyampaikan bahwa alihfungsi UPT ini harus segera dilakukan dikarenakan banyaknya permasalahan anak yang ada di daerah yang belum bisa tertangani dengan baik.