Penyederhanaan Legalitas Produk Inovasi Perikanan Tingkatkan Daya Saing

Penyederhanaan Legalitas Produk Inovasi Perikanan Tingkatkan Daya Saing

JAKARTA – Pemerintah kerap mendapatkan keluhan tentang lamanya prosedur perizinan untuk produk inovasi kelautan dan perikanan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menginisiasi sebuah rapat koordinasi untuk mengevaluasi prosedur Kementerian dan Lembaga dalam melegalisasi produk inovasi kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi di Jakarta, Jumat (25-5-2018).

“Kita ingin mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait prosedur apa yang sudah dikerjakan K/L, lalu kita sinkronkan sehingga pemohon izin tidak perlu mengulang prosedur yang sama untuk memperoleh izin,”ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono saat membuka rakor. Menurutnya, dengan penyederhanaan prosedur dalam rangka mendapatkan legalitas produk maka produk-produk inovasi perikanan dan kelautan akan memiliki daya saing yang lebih baik.

“Sebagai negara yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia, produk perikanan harus menjadi faktor penting penyumbang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), jangan kalah dengan ‘asap rokok’ dalam mendukung APBN,” tutur Deputi Agung dengan mimik serius.

Dalam rakor yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, BKPM, Kadin, pelaku usaha & akademisi itu, terungkap beberapa fakta.

Seperti diceritakan oleh Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti Jumain Appe, salah satu permasalahan yang menghambat inovasi adalah riset yang dilakukan tidak berdasarkan permintaan pasar. “Akhirnya riset memakan waktu antara 5-10 tahun, tetapi tingkat kesiapan teknologinya (TKT) dibawah skor 9 sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan industri,” tutur pria berkacamata tersebut. Hal ini merupakan satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh inovator atau pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan terkait prosedur perizinan.

Pada kesempatan yang sama, kendala lain dalam proses perizinan yang juga ditengarai menyebabkan stagnasi inovasi adalah tidak terdaftarnya bahan-bahan aktif tertentu dalam kandungan makanan/kosmetika/farmasi dalam daftar badan kesehatan dunia yang dijadikan panduan oleh BPOM, sehingga perlu standarisasi bahan terlebih dahulu yang butuh waktu lama. “Pernah kami kesulitan untuk memberikan izin pada pengajuan bahan aktif baru yang berfungsi sebagai pengawet makanan untuk pengganti formalin,” jelas Direktur Registrasi Pangan Olahan dari BPOM.

Dari pihak inovator/pelaku usaha yang diundang oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, juga mengutarakan kesulitan yang sama. Faris, seorang pelaku usaha UKM di bidang produk bioteknologi kelautan dan perikanan bersama mitra kerjanya mengaku membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat memperoleh izin edar produk kosmetiknya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM). “Kami membutuhkan waktu lima tahun untuk memberikan data dan meyakinkan pihak BPOM bahwa bahan-bahan kosmetik yang berasal dari laut Indonesia itu aman digunakan,” keluhnya. Hal ini, menurutnya, karena ada bahan baku produknya yang tidak ada dalam daftar acuan BPOM.

Menutup pertemuan itu, Asdep Sumber Daya Hayati Kemenko Bidang Kemaritiman Andri Wahyono mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. “Kita akan petakan prosedur, mekanisme dari Kementerian/Lembaga teknis yang mengeluarkan izin atau rekomendasi mengenai produk inovasi kelautan. Muaranya adalah penyederhanaan prosedur karena tidak perlu melewati banyak lembaga sehingga mempermudah inovator dalam pengembangan produknya” pungkasnya.