Khianati Semangat Transparansi, Angkasapura I Terindikasi Melakukan Penyimpangan Laporan Keuangan

Khianati Semangat Transparansi, Angkasapura I Terindikasi Melakukan Penyimpangan Laporan Keuangan

Tampak Depan Kantor Pusat AP1

NUSANTARATIMES – Transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi syarat terciptanya sebuah clean governance. Persoalan tersebut juga menjadi teramat penting dilaksanakan dalam mengelola perusahaan milik negara, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menjadi sebuah masalah serius jika sebuah BUMN justru melakukan upaya kontra transparansi, terutama dalam laporan keuangan yang dilaporkan kepada publik.

Angkasa Pura I yang merupakan sebuah BUMN besar terindikasi telah melakukan penyimpangan laporan keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GARDA NAWACITA, Abdullah Kelrey. Kepada wartawan, Senin, (18/06)

Kelrey menyampaikan bahwa pihaknya memiliki data yang akurat tentang adanya penyimpangan tersebut.

“Pada Laporan Keuangan AP I tahun 2015 terindikasi adanya penyimpangan sebesar 131 miliar rupiah. Padahal di tahun yang sama AP I mendapatkan penghargaan Juara III pada penyelenggaraan Annual Report Award 2015 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan Governance dan Ikatan Akuntan Indonesia”, kata Kelrey.

Menurut Kelrey, penghargaan itu menjadi aneh mengingat justru ditemukan adanya penyimpangan laporan keuangan AP I di tahun yang sama. Keanehan tersebut jelas harus diluruskan oleh AP I karena jika tidak maka hal tersebut menjadi preseden buruk.

“Kebocoran modus baru berupa penyimpangan laporan keuangan seperti yang terindikasi pada laporan keuangan AP I tahun 2015 harus diusut tuntas”, lanjut Kelrey.

Kelrey mengatakan bahwa tidak ada alasan direksi saat ini tidak mau tahu tentang indikasi penyimpangan tersebut, karena itu persoalan kelembagaan.

“Jangan mereka (direksi AP I – red) cuci tangan bahwa indikasi penyimpangan laporan keuangan tahun 2015 bukan di era mereka. Secara kelembagaan mereka harus ikut bertanggungjawab. Apalagi kami juga punya indikasi penyimpangan modus yang sama dalam laporan keuangan 2017 yang jumlahnya lebih fantastis. Jadi mereka jangan berkelit”, tutup Kelrey.