2018 Tahun Pemilihan Kepala Daerah (Menata Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Lokal)

2018 Tahun Pemilihan Kepala Daerah (Menata Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Lokal)

NUSANTARATIMES – Setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada tahun 2015 dan 2017 kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergegas kembali untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 27 Juni di 171 daerah yang akan memilih kepala daerahnya. Sejak Desember 2015, bangsa Indonesia memasuki format baru berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Kepala daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih melalui DPRD sekarang dipilih langsung oleh rakyat dan diselenggarakan secara serentak. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung dan serentak diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pilihan Terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan diselenggarakan secara srentak diberbagai daerah di Indonesia merupakan koreksi atas Pemilihan kepala daerah terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD.

Digunakannya sistem pemilihan langsung dan serentak menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi di tingkat lokal dan mempertahankan eksistensi kedaulatan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa : “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam melegitimasikan kepala daerah melalui pilihannya terbuka lebar yang sesuai dengan pilihannya. menurut Ginsberg dalam Inu Kencana, (2010: 343) mengemukakan bahwa : “Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan poltik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.” Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting peranannya dalam suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi ternasuk negara Republik Indonesia.

Istilah kedaulatan rakyat sebagaimana dijelaskan di atastidak persis sama dengan demokrasi yang berlaku di Barat yang hanya bermakna kedaulatan politik saja. Konsep kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh pendiri bangsa terutama oleh Moh. Hatta adalah demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekeonomi. Gagasan itu muncul dan berkembang dalam suasana perjuangan kemerdekaan yang anti imprialisme, anti kolonialisme, anti individualisme, anti liberalisme dan anti kapitaslime, namun berempati pada konsep demokrasi. Kritik dan kecaman atas faham-faham tersebut sangat menonjol dalam upaya mengusir penjajahan imprealis dan koloniaslis (Assidiqy, 1994:28-29). Hal tersebut dapat difahami karena istilah rakyat (ra’yat) yang berasal dari bahasa arab: Ra’iyyatun atau ra’aaya yang berkembang menjadi arra’iyyatun berarti “ternak yang merumput” atau “gembalaan”. Justru itu istilah rakyat (Indonesia) yang dipakai tokoh-tokoh Indonesisejak masa perjuangan hingga kini dapat diartikan sebagai warga yang harus diurus, dilindungi, diberi sandang, pangan dan papan secara adil oleh negara.

Jika kata rakyat digandengkan dengan kata kedaulatan menjadi kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang memengang kedaulatan di suatau negara. Kemudian pengertian itu dapat berarti bahwa negara yang memiliki kekuasaan tertinggi harus mengurus, melindungi dan mewujudkan kesejahteran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Hal tersebut sangat unik dan menarik sehingga istilah kedaulatan rakyat yang dibakukan dalam konstitusi itu, selain berarti demokrasi politik juga sekaligus berarti demokrasi ekonomiitulah sebabnya indonesia menjadi “negara kesejahteraan” yang berbeda dengan negara dalam sistem demokrasi liberal dan negara kekuasaan. Hal ini sesuai dengan ajaran sosialisme yang berkembang sejak awal abad ke-20.

Sosialisme menurut Moh. Hatta salah satu pendiri bangsa, merupakan salah satu salah satu sumber dari tiga sumber lahirnya gagasan tentang “kedaulatan rakyat” yang biasa juga disebut demokrasi sosial, kerena membela prikemanusiaan sebagai tujuannya. Sumber lainnya adalah ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam bermasyarakat  serta persaudaraan antar manusia sebgai mahluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Selain itu kedaulatan rakyat bersumber pada pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berwatak kolektivisme. Jelas, bahwa konsep kedaulatan rakyat khas dan asli Indonesia sebagai temuan para local genius, yang mampu memadukan nilai-nilai asli Indonesia dan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Barat atau nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Itulah sebabnya dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama sekali tidak terdapat kata demokrasi. Justru yang ada kata kerakyatan dan kedaultan rakyat.

Dalam dewasa ini, terus dilakukan upaya merawat eksistensi kedaulatan rakyat atau demokrasi khas Indonesia sampe kewilayah lokal, pergantian kepemimpinan di setiap daerag baik itu provinsi dan kabupaten/kota terus bergulir pada setiap periodenya untuk penataan demokrasi politik lokal yang membawa harapan untuk terwujudnya demokrasi ekeonomi lokal melalui kekuasan yang diraih secara konstitusional. Hajatan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 yang akan digelar di 171 daerah diantaranya 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang ada di Indonesia dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 secara serentak pas 13 hari setelah hari besar keagamaan salah satu agama yang ada di Indonesia, yaitu Hari Raya Idul Fitri (Agama Islam) diyakini oleh umat muslim sebagai hari mensucikan diri dan menyambut kemenangan. Semoga ada korelasi kesucian dan kemenagan itu kepada para kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota terpilih membawa kesucian, kemenagan sebagai kemasan awal untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat ditingkatan daerahnya dan menuntaskan permaslahan-permaslahan yang ada tengah-tengah masyarakatnya.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” (Q.S. 13:11)

Penulis : Mustofa Kamal (Sekretaris BPL HMI Cabang Bekasi)