Jokowi dan Kesendirian Menjalankan Cita –  Cita Indonesia Poros Maritim Dunia

Jokowi dan Kesendirian Menjalankan Cita –  Cita Indonesia Poros Maritim Dunia

NUSANTARATIMES – Sudah berjalan hampir empat tahun Visi Indonesia Poros Maritim Dunia dikumandangkan oleh Presiden Jokowi. Hampir empat tahun pula, Program Nasional (Prognas) Tol Laut dijalankan oleh pemerintah. Selama itu pula perjalanan Prognas Tol Laut sebagai alat mewujudkan visi Indonesia Poros Maritim Dunia, berjalan begitu lambat.

Padahal, sebagai program unggulan di era pemerintahan kali ini, Prognas Tol Laut seharusnya dapat dijadikan sebagai sebuah pencapaian, sebuah prestasi, mengingat gagasan ini belum pernah ada didalam masa kepemerintahan sebelumnya. Tetapi pada praktiknya, propaganda pencapaian Pemerintahan Jokowi didominasi oleh klaim pembangunan infrastruktur. Akhirnya, isue maritim sunyi sepi.

Jika kita ingin kembali melakukan evaluasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keberlangsungan Prognas Tol Laut, maka sebenarnya kita harus melihat aspek paling mendasar tentang bagaimana sebuah program pemerintah yang awalnya merupakan sebuah isu politik kemudian dapat terejawantahkan secara praksis dalam skema kebijakan nasional. Sebagai isu politik, seharusnya, Prognas Tol Laut ini juga dapat menjadi sebuah ikatan, bukan hanya ikatan politik, tetapi juga merupakan kesatuan antara ikatan ideologis, historis, sosiologis, kebangsaan, kenegaraan dan cita-cita sosial. Untuk mempersatukannya dibutuhkan sebuah bangunan kesadaran kolektif. Kesadaran akan arti penting maritim bagi upaya meneguhkan kembali Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa. Kesadaran tersebut tentulah harus dibangun.

Dalam beberapa kesempatan, penulis seringkali mengkritik apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait Prognas Tol Laut sebagai jalan panjang mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, berjalan terlampau lambat dan kerap dimaknai keliru. Pemahaman dan pengertian yang keliru hampir pasti disebabkan oleh kesadaran yang tidak cukup. Seseorang yang belum sadar pasti akan sulit mengerti dan memahami.

Pada tanggal 1 Agustus 2016, penulis memaparkan tentang ancaman ‘gagal maritim’ dikarenakan merebaknya keriuhan maritim akibat perilaku ‘mendadak maritim’, akhirnya banyak orang gagap maritim. Presiden Jokowi sendiri dalam sebuah kesempatan tanggal 31 Agustus di tahun yang sama menyatakan keresahannya dengan menyatakan bahwa visi Poros Maritim berjalan tidak sesuai harapan. Tak sampai sebulan, Lemhanas juga mermberikan kritik terhadap pelaksanaan visi tersebut dengan menyatakan tentang tidak adanya strategi yang jelas dalam pelaksanaan perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia. Gagap maritim, tidak sesuai harapan atau tidak adanya strategi yang jelas mengenai visi besar kebangsaan tersebut sesungguhnya diakibatkan oleh tidak adanya sebuah kesadaran yang satu dari seluruh rajyat Indonesia tentang arti penting meneguhkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Hari ini, jika orang mendengar kata maritim, maka yang mereka tahu itu milik Presiden Jokowi. Padahal, sejatinya, maritim adalah sebuah takdir bangsa Indonesia. Maka dari itu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menjadi kewajiban bersama seluruh kekuatan bangsa. Sebagai konsekuensi logisnya maka mendukung Prognas Tol Laut juga merupakan keharusan mutlak. Tetapi bagaimana kita mewajibkan dan mengharuskan seluruh bangsa untuk bersatu berjibaku mendukung jika mereka tidak dibekali dengan sebuah kesadaran mutlak tentang arti penting Visi Indonesia Poros Maritim Dunia.

Di masa-masa pilkada serempak yang dilaksanakan pada tahun 2015. 2016, 2017 dan 2018, kita hampir tidak pernah mendengar tentang visi maritim para calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun calon bupati dan calon walikota. Bagaimana visi besar Indonesia Poros Maritim Dunia akan dapat dijalankan dengan komprehensif jika hanya pemerintah pusat saja yang sibuk mewujudkannya. Sementara pemerintah daerahnya, sejak era kampanyenya saja, tidak memiliki visi yang sinergis dengan pemerintahan pusat. Ada missing-link dalam mata rantai pelaksanaannya.

Jika pemerintah pusat kemudian membangun pelabuhan, bukan hanya fisik tetapi juga sistem kepelabuhanan yang sesuai standar maksimal, untuk mendukung terlaksananya Prognas Tol Laut. Jika pemerintah pusat kemudian membangun industri-industri besar di wilayah timur Indonesia sebagai upaya menciptakan berputarnya distribusi barang antar wilayah dan juga untuk memastikan mudahnya keterbutuhan masyarakat lokal terhadap produk industri skala nasional tersebut. Maka dimana peran pemerintah daerah? Mereka bukan hanya sekedar penyedia lahan. Mereka bukan pula sekedar penyambut Presiden ketika akan meresmikan industri skala nasional di wilayah yang mereka pimpin. Mereka dituntut untuk melakukan pula akselerasi yang senafas dengan langkah pemerintah pusat menjalankan Prognas Tol Laut. Jika kita perhatikan, saat ini, bahkan kepala derah yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah sekalipun seperti enggan melakukan langkah yang sejalan dengan pemrintah pusat. Jika terus seperti ini, lalu bagaimana bisa Prognas Tol Laut dapat berjalan maksimal. Para kepala daerah seharusnya berbondong-bondong segera menyambut langkah pemerintah pusat dengan membangun industri berbasis potensi lokal yang hasilnya bukan saja dapat dikonsumsi oleh masayarakat setempat tetapi juga dapat didistribusikan ke wilayah lain yang mebutuhkan. Mereka tidak terjebak dalam skema industri nasional besar. Terbangunnya industri berbasis potensi lokal tentu juga akan menciptakan pasar baru yang bukan hanya dapat memberdayakan usaha lokal tetapi juga dapat memeriahkan bisnis pengangkutan kapal niaga dan juga memompa pelabuhan-pelabuhan agar segera berbenah diri ketika keterbutuhan akan jasa pengangkutan laut meningkat. Tetapi, setidaknya hingga saat ini, mayoritas kepala daerah, terutama gubernur masih enggan melaksanakan langkah tersebut. Nah, mereka harus dibangun kesadarannya. Kesadaran akan arti penting membenahi wilayah mereka dalam mendukung Prognas Tol Laut yang pada akhirnya juga membantu masyarakat yang mereka pimpin untuk berdaya secara ekonomi dan tentunya memaksimalisasi potensi lokal. Tetapi apalah daya, para kepala derah sepertinya belum menyadari sepenuhnya bahwa maritim adalah milik mereka juga. Mereka masih beranggapan bahwa maritim adalah hanya agenda pemerintah pusat, milik Jokowi semata.

Hal lain, partai-partai politik pendukung pemerintah juga kering dari isu maritim. Posisi atau jabatan bidang maritim mungkin disediakan slotnya dalam jabatan fungsional, tetapi hampir tidak ada akselerasi yang penting dan berarti dalam mendukung Jokowi melaksanakan Visi indonesia Poros Maritim Dunia dan menjalankan Prognas Tol Laut. Mereka sibuk teriak mendukung tetapi bahkan program unggulan dan visi besar Jokowi mereka tidak bantu laksanakan. Kondisi yang sama juga dialami oleh banyak organ relawan pendukung Jokowi.

Jokowi berada diatas kursi panas isu Visi Poros Maritim Dunia dan Prognas Tol Laut. Dari kekuatan politik diluar pemerintah, Jokowi menerima kritik dan serangan terhadap banyak hal termasuk tentang keberlangsungan Prognas Tol laut. Dari dalam, kekuatan pendukungnya malah asyik masyuk dalam agenda-agenda politik jangka pendek, merekapun mayoritas tidak paham mengapa harus ada Visi Indonesia Poros Maritim Dunia dan mengapa perwujudannya harus melalui Prognas Tol Laut. Jokowi sendirian. Banyak yang berteriak akan bersama Jokowi sampai akhir, tapi bahkan untuk paham dan mau melakukan sesuatu dalam cita-cita besar bertajuk Indonesia Poros Maritim Dunia saja mereka enggan. Dan akhirnya, Jokowi memang sendirian.

Oleh : Irwan. S

Penulis adalah Anggota Dewan Redaksi Jurnal Maritim, Kordinator Gerakan Nasional Sadar Maritim, rakyat Indonesia, tinggal di Jakarta