Pemerintah Segera Ambil Alih Pengawasan Pelayaran Di Danau Toba

Pemerintah Segera Ambil Alih Pengawasan Pelayaran Di Danau Toba

NUSANTARATIMES – Berkaca dari musibah kecelakaan kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba pertengahan Juni 2018 lalu, Kementerian Perhubungan akan segera mengambil alih fungsi pengawasan pelayanan transportasi khususnya pada penyeberangan di Danau Toba. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai hadir pada acara Dialog Nasional 14 Indonesia Maju di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (5/7).

Keputusan ini diambil karena melihat tidak semua regulator transportasi di level Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

“Saya akan datang ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam Negeri untuk melakukan retrukturisasi berkaitan dengan organisasi, saya pikir operasional bisa dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten tetapi kompetensi tentang pengawasan itu sendiri kita akan lakukan dari pusat dan kami juga akan lakukan pendidikan bagi warga yang ada di Danau Toba,” kata Menhub.

Pada kesempatan tersebut Menhub Budi memastikan akan melakukan revitalisasi terhadap kapal-kapal yang beroperasi di sana dan menetapkan standar-standar yang sesuai. Dengan harapan nantinya tidak dijumpai lagi kapal-kapal yang tidak memenuhi syarat.

Lanjutnya Kementerian Perhubungan akan menggandeng sejumlah pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengoperasian kapal di Danau Toba.

“Kami akan bersama-sama Polri dan TNI melakukan suatu upaya pengelolaan itu, akan kita kelola bersama Pemda Tingkat I dan Tingkat II dan kami melakukan pengawasan secara rutin, Insya Allah kita bisa membuat Danau Toba lebih baik,” jelasnya.

Disamping melakukan upaya revitalisasi kapal dan restrukturisasi organisasi, Menhub menyebut pihaknya saat ini juga akan membangun beberapa pelabuhan dan kapal di Danau Toba.

“Kami di sana sekarang sedang membangun 6 pelabuhan yang bagus-bagus, kami juga akan membangun 6 kapal yang kapasitasnya 5 kali lipat lebih besar dari yang sudah ada,” ujar Menhub.

Sebagai upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, saat ini Kementerian Perhubungan juga tengah mendidik 100 orang sebagai syahbandar yang ada di Danau Toba.

KEMENHUB DUKUNG KEMENDAG JAGA FLUKTUASI HARGA

Kementerian Perhubungan dinilai turut mendukung dalam upaya menjaga harga kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut dalam dua tahun berturut-turut harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan.

“Jadi dalam dua tahun berturut-turut Alhamdulillah harga terkendali tidak lagi fluktuasi dan hasil rilis dari BPS (Badan pusat Statistik) tahun ini terendah dalam lima tahun. Satu kunci suksesnya adalah barang-barang itu sudah berada di lokasi dan itu juga berkat kerjasama dengan Menteri Perhubungan kita minta untuk disalurkan,” ujar Mendag.

Lanjutnya, ini dapat terwujud karena adanya program tol laut dan didukung oleh infrastruktur jalan yang sudah terbangun dengan baik.

Saat ini Kementerian Perhubungan memiliki 15 rute tol laut yang merupakan program Pemerintah Joko Widodo. Ke 15 rute tol laut ini melayani distribusi barang kebutuhan pokok ke daerah-daerah terpencil dan terluar. Ini dilakukan untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur.