Banteng Indonesia Dukung Mendagri Tidak Lantik Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Banteng Indonesia Dukung Mendagri Tidak Lantik Kepala Daerah Tersangka Korupsi

NUSANTARATIMES – Pilkada serentak 2018 telah menghasilkan kepala daerah terpilih pasca penetapan pleno KPU di berbagai daerah.

Walaupun ada pihak yang mengajukan gugatan di MK namun dipastikan sebagian besar hasilnya telah mencerminkan sikap kedewasaan dalam menerima kekalahan sehingga tinggal menunggu waktu pelaksanaan pelantikan.

Menurut Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia), I Ketut Guna Artha bahwa kualitas demokrasi harus terus dibangun ke arah yang lebih baik.

Walaupun hasil akhir ditentukan oleh rakyat dengan variabel kekuatan figur calon, tawaran program dan kekuatan mesin partai, namun dibalik suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak untuk ketiga kalinya ini masih terjadi sebuah anomali. Semisal kotak kosong yang menang di pilkada Kota Makassar serta masih ada calon kepala daerah tersangka korupsi yang memenangi sejumlah pilkada. Ujarnya lewar pesan elektroniknya yang diterima, nusantaratimes.com Kamis (02/08).

“Saya gembira menyambut suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018. Walaupun ada pihak yang menarik dan menduplikasi model kampanye DKI Jakarta yang bermuatan SARA ke pilkada Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah namun secara umum saya rasakan pilkada serentak 2018 berlangsung kondusif.

Hendaknya situasi yang kondusif ini tetap terpelihara ditengah bangsa kita akan kembali melaksanakan hajatan besar demokrasi yaitu Pileg dan Pilpres 2019 secara serentak yang tahapannya sedang berlangsung.

Khusus mengenai kepala daerah yang tersangka korupsi namun memenangi pilkada, saya mendukung langkah Mendagri untuk tidak melantiknya walaupun belum berkekuatan hukum tetap.

Langkah ini penting karena alasan moral etik ditengah upaya pemerintah yang serius dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini sejalan dengan sikap KPU yang mencoret Bacaleg yang pernah terpidana korupsi,” I Ketut Guna Artha.