Maklumat Rapat Akbar Bersama

Maklumat Rapat Akbar Bersama

NUSANTARATIMES – Melihat hiruk pikuknya pengelolaa negara dan suasana kebatinan kehidupan berbangsa dan bernegara  saat ini membuat puluhan senior aktivis 98 gerah.

Akhirnya kegerahan tersebut di tuangkan dalam sebuah maklumat bersama, maka tepatnya pada tanggal (7-8) Agustus 2018 di Hotel Mega Proklamasi Jakarta aktivis 98 yang datang dari berbagai latar belakang organisasi dan profesi.

Mereka menyepakati bersama merumuskan dan menandatangani maklumat bersama dengan judul MAKLUMAT RAKYAT.

Berikut isu Maklumat Rakyat yang dilahirkan :

MAKLUMAT RAKYAT : Jakarta – Jalan teguh mencapai cita-cita nasional tanpa penjajah gaya baru dengan menempatkan Pancasila sebagai hirarki hukum tertinggi. 07 Agustus 2018 pada 73 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 07 Agustus 1945 merupakan rangkaian sejarah penting dalam catatan perjuangan Indonesia menuju bangsa negara merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945.

07 Agustus 1945 adalah pembubaran BPUPKI dan Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Semangat pembentukan PPKI menjadi spirit dilaksanakannya Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia 07 Agustus 2018

Pandangan Umum yang telah disampaikan elemen-elemen organisasi masyarakat,
pemuda dan mahasiswa pada Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia menunjukan permasalahan bangsa terjadi secara sitemik dan terorganisir, baik secara hukum,politik, ekonomi, budaya,sosial, keamanan, pertahanan dan hubungan internasional.

Dimana Amandemen UUD 1945 telah menjadi alat sistemik konstitusi “pelemahan” Ketahanan Nasional Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelemahan ini menjadi kekuatan secara terorganisir dan sah dimata konstitusi dengan lahirnya UU yang jauh dari terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional Indonesia Merdeka.

Tata kelola SDA dan SDM yang dilegalitaskan dengan UU menempatkan ketimpangan pada tingkat kesejahtraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesía Sistem tata peraturan perundangan menempatkan “imunitas” UU yang jauh dapat terkoreksi oleh nilai-niliai Pancasila yang dinyatakan sebagai hukum dasar -nasional dalam Tap MPR No.3/2000 dan sumber dari segala sumber hukum dalam UU No.12/2011

Tergerusnya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis semakin melemahkan legalitas Pancasila sebagai hukum norma dan ini menjadi kekuatan efektif terukur pada nilai- nilai persatuan dan gotong royong untuk di proxy sehingga tujuan perang asimetris pada pelemahan Indonesia dapat terlaksana

Keadaan dan situasi ini tidaklah hanya sebatas wacana dimana hal ini telah menghantarkan krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan nasional. Rasa “liberalistik” sangat mempertajam pertentangan tata kelola sistem yang bertujuan kepada kedaulatan rakyat Indonesia.

Dampak ini memunculkan probiematika yang kemudian dihadirkan dalam meluluhlantahkan persatuan nasional adalah dengan menciptakan suatu fragmentasi yang kasat mata, pembelahan yang kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih, mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.

Untuk dapat keluar dari framing tersebut maka harus dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif sehingga kemudian setiap orang akan memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ancaman geo-politik dan geo-ekonomi terhdap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius.

Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk, mempengaruhi dan kemudian
menguasai semua potensi yang ada di Indonesia.Dengan berbagai cara dan modus, kekuatan asing tersebut juga meremukkan fondasi berbangsa kita.

Mereka memperlihatkan kekuatan agresifnya melalui kebijakan politik yang dilahirkan melalui sistim kekuasaan.

Perlahan tapi pasti hal hal Prinsip kita dalam bernegara berbangsa dihancurkan. Mulai dari amandemen UUD yang menghampus prinsip kita sebagai Negara Kersatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menempatkan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tinggi sejajar dengan DPR RI dan Eksekutif juga menghapuskan GBHN (Garis garis Besar Haluan Negara) yang menjadi haluan bagi siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk mencapai tujuan bernegara.

Dimana saat ini haluan negara ditentukan oleh visi misi capres/cawapres yang berkuasa.Sampai posisi PANCASILA dalam struktur hirarki negara dikaburkan.

Pandangan ini merupakan serapan Pandangan umum dalam menghantarkan perumusan Maklumat Rakyat yang diterbitkan oleh Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia pada tanggal 08 Agustus 2018 dengan sebagai berikut:

Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Jalan teguh mencapai cita-cita nasional tanpa penjajahan gaya baru dengan menempatkan Pancasila sebagai hirarki hukum.

Maka Kami Memaklumatkan:

– Meneguhkan kembali adat istiadat sebagai jati diri bangsa Indonesia.

– Penegakan supremasi hukum dengan menempatkan hukum sebagai panglima tanpa tebang pilih berdasarkan keadilan sosial

– Menolak Ekonomi Neoliberalisme dengan Membangun benteng ekonomi kerakyatan sebagai kekuatan ekonomi negara dengan cara menyatukan seluruh potensi ekonomi rakyat dan memberikan akses ekonomi seluas luas-nya kepada rakyat.

Membangun karakter bangsa melalui pendidikan yang mencerdaskan dan
membebaskan bangsa dari segala bentuk kebodohan.

-Membangun politik nasional yang bermartabat dengan menolak eksploitasi SARA sebagai komoditas politik.

Demikian maklumat rakyat ini untuk yang dapat dilaksanakan secara tegas oleh penyelenggara negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Jakarta, 08 Agustus 2018

RAPAT AKBAR BERSATU INDONESIA