Kepemimpinan Joko Widodo di Hadapi Dua Persoalan di 2018

Kepemimpinan Joko Widodo di Hadapi Dua Persoalan di 2018

Presiden Jokowi (Foto Istimewa)

NUSANTARATIMES – Pemerintahan Republik Indonesia yang saat ini di nahkodai Presiden Joko Widodo di awal tahun 2018 ini mendapatkan dua masalah besar yang kian hari kian berkembang, dua masalah ini adalah : Sosial dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedikit gambaran kedua persoalan tersebut sebagaimana di ungkapkan beberapa Tokoh di bawa ini :

DEDDY MIZWAR – Sebagai daerah dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia, Jawa Barat memiliki tanggung jawab sosial tinggi dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, apabila bencana tidak ditangani dengan baik, akan muncul masalah sosial di masyarakat.

Kenapa bencana menjadi penting untuk kita hadapi, penting kita tanggulangi bersama-sama. Karena ini sumber kemiskinan. Pada saat bencana tidak tertanggulangi dengan baik maka akan muncul kantong-kantong kemiskinan baru, akan muncul pengangguran, ketimpangan sosial. Karena itu harus ditangani dengan sebaik-baiknya.

IDRUS MARHAM – Tantangan bangsa terkait berbagai masalah sosial tidak surut seiring dengan makin kompleksnya perkembangan sosio-kultural masyarakat. Peran SDM Kesejahteraan Sosial yang andal, termasuk pekerja sosial profesional, masih sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis dan terencana.

“STKS sebagai center of excellent bagi SDM kesejahteraan sosial menjadi garda depan dalam mencari solusi dalam mengatasi masalah sosial yang berkembang di masyarakat,” kata Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham, dalam sanbutannya di depan undangan Dies Natalis 53, di Bandung, Kamis (30/01/18)

Seperti kasus kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Salah satu tantangan yang muncul dari kasus ini adalah kurangnya kuantitas pendamping bagi warga yang membutuhkan asistensi dalam menyelesaikan masalah sosial.

ICW – Indonesia Coruption Watch menilai, terdapat 10 persoalan yang terjadi dalam pergelaran Pilkada serentak 2018.

Peneliti Divisi Hukum Politik ICW Donald Fariz mengatakan, sejak tahun 2010 hingga 2017, lembaganya mencatatat sebanyak 215 kepala daerah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang sudah diproses secara hukum.

Kasus itu bervariasi, mulai dari mengakali anggaran proyek sampai suap.”Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan. Menggambarkan bahwa demokrasi yang tumbuh berkembang di negara ini diselimuti persoalan korupsi,” kata Donald dalam diskusi “Ancaman Korupsi Di Balik Pemilu Serentak” di Kantor ICW, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/18).

Sumber : Berbagai Sumber