Catatan Kinerja dan Dugaan Keterlibatan Korupsi, Kandidat Gubernur Maluku 2018

Catatan Kinerja dan Dugaan Keterlibatan Korupsi, Kandidat Gubernur Maluku 2018

69
Semangat Anti Korupsi

NUSANTARA TIMES – Tiga Pasangan Kandidat Gubernur Maluku 2018 di antaranya, Said Assagaff-Anderias Rentanubun, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno, dan pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath. Mereka akan bertarung pada pilkada mendatang.

DUGAAN KETERLIBATAN KASUS KORUPSI

Penyelesaikan masalah bantuan sosial pengungsi Maluku yang menjadi buah bibir di masyarakat namun sampai saat ini belum ada titik terangnya, dana yang telah dikucurkan ke Maluku dari tahun 1999 sampai 2005 sudah mencapai Rp 640 milyar.

Yang terjadi di lapangan adalah, masalah pengungsi bukannya semakin hari semakin berkurang, namun semakin terjadi pembengkakan. Dan ada indikasi terjadinya penyelewengan dalam penanggulangan masalah pengungsi ini, kata Mahedar.

Diungkapkannya, jumlah dana yang dikucurkan pempus kepada pemprov Maluku untuk penanganan pengungsi pada tahun 2003 sebesar Rp 204 milyar lebih (204.220.250.000). Dana itu diperuntukan bagi 65.910 kepala keluarga (KK) pengungsi, atau sebesar Rp 329.550 per jiwa. Sumber – Antikorupsi.org

Babak baru kasus Mega Korupsi di Bank Maluku sebuah BUMD milik Pemprov Maluku dan Pemprov Maluku Utara telah rampung disidik Kejaksaan Tinggi Maluku pada masa Jan Samuel Marinka tahun 2016. Beberapa pejabat di Maluku yang belum tersentuh hukum meskipun menerima aliran dana dalam kasus ini akan segera diungkap, salah satunya adalah keterlibatan Saad Assagaf Gubernur Provinsi Maluku saat ini.

Bekas Direktur Utama PT Bank Maluku, Idris Rolobessy dan kawan-kawan telah divonis dan menjalani hukuman penjara di Lapas Ambon. Kasus tersebut terkait korupsi pengadaan gedung kantor cabang PT Bank Maluku di Jalan Raya Darmo No.51 Surabaya pada tahun 2014 senilai Rp54 miliar.

Idris Rolobessy oleh majelis hakim No. 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Amb diputuskan dipidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 3 Miliar dan uang pengganti sebesar Rp. 100 juta rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Suwono SH, menyatakan Idris Rolobessy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Dugaan keterlibatan Said Assagaf diketahui dalam akte pembelian kantor Bank Maluku Cabang Surabaya tersebut ditandatangani oleh Assagaf dan Richard Louhenapessy yang menjabat selaku walikota Ambon. Akte tersebut berupa surat keputusan RUPS tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya Bank Maluku. Said Assagaf selaku Gubernur Maluku merupakan pemegang saham pengendali sedang Louhenapessy selaku walikota Ambon merupakan wakil pemegang saham.

Keganjilan utama dalam dokumen tersebut yakni penandatangan Surat Keputusan RUPS dibuat secara backdate (antidateren) oleh Assagaf sebagai Gubernur Maluku pada bulan mei 2015 namun disulap seolah-olah ditandatangani pada tanggal 13 November 2017.

Seluruh penyimpangan tersebut diduga melanggar ketentuan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran BI No: 15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013 tentang pembukaan jaringan kantor bank umum berdasarkan modal inti, investasi, pembangunan gedung kantor dan inventaris yang menetapkan maksimal Rp 8 miliar untuk pembukaan kantor cabang bagi bank memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun. Sumber : https://radarkontra.com/kasus-korupsi-rp-54-miliar-bank-maluku-seret-gubernur-maluku-said-assagaf/

Selain itu kasus yang Menimpah mantan Bupati SBT yang di tanggani Kapolda Maluku di saat itu di Pimpin Murad Ismail, “Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar mengatakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku siap untuk menggelar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) senilai Rp 14,8 milyar.

Hanya saja waktunya belum ditentukan karena bergantung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hasan mengatakan, untuk ekspos kasus DPRD SBT pihaknya koordinasi juga tetapi masih menunggu panggilan dari BPKP untuk dilakukan ekspos bersama. “Selain koordinasi untuk ekspos, penyidik juga menyerahkan hasil pemeriksaan Lembaga Kajian Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) yang dilakukan beberapa waktu lalu,” kata Hasan di Ambon, Selasa (2/9). Sumber – http://sp.beritasatu.com/nasional/dugaan-korupsi-gedung-dprd-sbt-senilai-rp148-milyar-akan-digelar/63573

Sikap Ditreskrimsus Polda Maluku yang terkesan melindungi Abdullah Vanath bukan hal baru. Karena itu, jika dalam kasus korupsi Gedung DPRD SBT Vanath menjadi anak emas polisi tak lagi mengagetkan publik.

Pengakuan Vanath bahwa CV Sunan Indah yang mengerjakan proyek Gedung DPRD SBT senilai Rp 14,8 milyar dan digusurnya PT Bintang Mas Karya Pratama selaku pemenang tender seharunya dikejar oleh polisi, bukan hanya mengandalkan akta pendirian perusahaan sebagai bukti. Sumber : balagu.com

Dalam kasus Vanat di atas pada hasil akhirnya tidak jelas penanggananya, karena anak Buah vanat yang di jadikan tersangka, sedangkan big bos sendiri tidak di tersangkakan ada apa?

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membuka kasus korupsi di maluku agar rakyat tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, karena Mantan Komandan Brimob Maluku (Murad Ismail) yang juga kandidat Gubernur Maluku 2018 mendatang pun, Murad Ismail sepeertinya tidak maksimal menuntaskan kasus di maluku sejak Murad menjabat sebgai Kapolda Maluku.

Menjelang Pilkada ini semua harus diungkapkan secara terang benderang agar pada pilkada maluku 2018 mendatang rakyat bisa memilih dan menentukan pilihannya pada pimpinan yang tepat, yaitu jujur, bersih dan tegas, bukan sebaliknya.