Oknum Anggota Polisi Berinisial AU, Diduga Intimidasi Warga Ulutedong

Oknum Anggota Polisi Berinisial AU, Diduga Intimidasi Warga Ulutedong

NUSANTARA TIMES – Hanya perjuanganlah yang menentukan. Lakukanlah sesuatu yang baik karena itu baik. Titik! Selebihnya bukan urusan kita!

Kasus kekerasa muncul lagi, kali ini di alami warga bulukumba, seorang oknum polisi berinisial AU dari Polres Bulukumba, diduga telah melakukan intimidasi terhadap seorang warga Ulutedong, Ujung Loe yang bernama Abd. Wahid Aspa Bin Ambo Sakka.

“Hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Karena polisi harusnya melayani dan melindungi warga negara.”

Namun apa yang terjadi, nasi sudah menjadi bubur, kejadian itu terjadi saat pemanggilan pertama dan kedua kepada Abd. Wahid Aspa di bulan November 2017 lalu di kantor Polres Bulukumba.

“Saat diperiksa, Pak Wahid dipukulkan meja yang berakibat ia merasa tertekan dan dipojokkan,” ujar R. Wijaya Dg Mappasomba, Juru Bicara Keluarga Abd. Wahid Aspa di Bulukumba (1/3/2018).

Daeng Jaya menambahkan, polisi seharusnya berperan mengayomi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Bukan malah sebaliknya, oknum polisi menakut – nakuti rakyat kecil ketika menghadapi kasus hukum. Ungkap jaya

“Bahkan ada kalimat yang dikeluarkan oleh AU kepada Pak Wahid, kalau tidak kulihatki umurnya Pak Wahid kupenjarakanmi. Kok bisa seorang Polisi berkata demikian,” ungkap lulusan salah satu kampus swasta di Jakarta ini.

Sekedar informasi, Abd. Wahid Aspa dilaporkan oleh Hj. Muliyati, S.Pd.I atas Penggelapan Hak di Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Padahal Buku Tanah yang dimaksud oleh Hj. Muliyati masih pembayaran berjalan dan belum dilunasi oleh Hj. Hariana kepada Abd. Wahid.

Lebih lanjut, beberapa kuitansi pelunasan tanah dengan Buku Tanah No. SHM : 10/ Kalumeme, Surat Ukur No. 171/1991, tertanggal 4 Juni 1991 untuk Pengurusan Pemecahan Sertipikat yang baru, tanda tangan Abd. Wahid Aspa dipalsukan saat diperlihatkan pada tanggal 29 November 2017 di Polres Bulukumba.Bahkan penyerahan Buku Tanah tersebut dari Abd. Wahid Aspa kepada Hj. Muliyati tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.(jay)