Jokowi Ketemu Grace Natalie di Istana, Karyono Wibowo: Tidak Ada Pelanggaran Hukum

Jokowi Ketemu Grace Natalie di Istana, Karyono Wibowo: Tidak Ada Pelanggaran Hukum

Gambar (psi.id)

Nusantaratimes.com – Pengamat politik dari Indonesian Public Institue (IPI) Karyono Wibowo menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka merupakan persoalan yang biasa dan tidak ada masalah.

Baginya, Presiden Joko Widodo berhak untuk bertemu dengan siapapun di Istana Merdeka sekalipun, baik dengan rakyat maupun pejabat apalagi dengan partai politik tertentu.

“Masalahnya di mana, hak Presiden bertemu dengan siapapun dan menerima silaturrahmi dari manapun. Selama itu tidak membahas persoalan makar dan tindakan negatif lainnya,” kata Karyono Wibowo kepada wartawan saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. Ia memandang kalaupun pertemuan PSI dengan Jokowi di Istana melanggar aturan negara yakni penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan politik, maka siapapun yang datang ke Istana untuk bertemu dengan Jokowi juga bisa terkena tuduhan yang sama.

“Tidak ada pelanggaran hukum di sana, yang ketemu pak Jokowi di Istana pasti kan menggunakan fasilitas negara. Duduk di kursi di Istana juga menggunakan fasilitas negara, apa salahnya?,” tegasnya.

Sementara terkait dengan konteks beberapa kalangan yang mempersoalkan pertemuan PSI yang dilakukan oleh Ketua Umum Grace Natali bersama dengan Wakil Ketua Umum Tsmara Amany dan Raja Juli Antoni, Karyono Wibowo menganggap mereka adalah kelompok lebay yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata.

“Mereka itu orang-orang lebay. Ya namanya juga tahun politik, apapun bisa digoreng. Jangankan bertemu di istana, ngopi bareng aja bisa digoreng ke hal negatif,” tuturnya.

Diketahui, hari ini Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) tengah menggelar konferensi pers di Dunkin Donat, Menteng, Jakarta Pusat untuk menentang sikap Presiden Joko Widodo yang menerima kunjungan PSI di Istana Merdeka. Menurutnya, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan PSI tersebut disinyalir melanggar Pasal 1 Angka 3 UU 37/2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Untuk itu, ia berencana untuk melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena dianggap telah melanggar administrasi negara.

“ACTA akan melaporkan kasus dugaan pertemuan membahas pemenangan Pilpres di Istana ke Ombudsman Republik Indonesia yang kami duga dapat dikategorikan sebagai maladministrasi,” kata Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri, di Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. (ibnK)