Duo Kader Golkar Mangkir, NATO Desak KPK Jemput Paksa

Duo Kader Golkar Mangkir, NATO Desak KPK Jemput Paksa

NUSANTARATIMES – Merujuk pada poin ke empat NAWACITA, disebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.‎

Paket kebijakan hukum Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus segera dilaksanakan.

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah kejahatan terhadap negara dan bangsa. Ketua DPR RI pernah dipanggil KPK pada 20 Desember 2017 lalu sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Anang Sugiana Sudiharjo.

Namun,mantan ketua Komisi III DPR itu tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena mengikuti kegiatan golkar.

Bamsoet juga menjadi salah satu anggota Fraksi Golkar yang masuk dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK. Ide Pansus Hak Angket tersebut muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Saat itu, Bamsoet merupakan Ketua Komisi III DPR.

Untuk itu kami dari NUSANTARA ANTI KORUPSI (NATO) mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera jemput paksa Bamsoet dan Aziz Syamsuddin untuk di periksa, jangan biarkan mereka menghirup udara segara di luar sana, KPK harus tegas agar kasus E – KTP segera selesai.Tukas, Cak Faris KaBiro Infokom dan Humas Nusantara Anti Korupsi (NATO) dalam siaran persnya Minggu, (10/06).

Selain Bamasot, anggota Partai Golkar yang mangkir adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsuddin tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan e – KTP.

Aziz mengirimkan surat pemberitahuan ke lembaga antirasuah terkait ketidakhadirannya, Senin (4/6). Alasannya, ada acara partai.

“Satu hari sebelum jadwal pemeriksaan hari ini, KPK menerima surat dari Aziz Syamsuddin,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa (5/6). (CNN)

NATO akan kawal kasus ini sampai tuntas dan setelah lebaran akan turun aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mendorong secepatnya proses Hukum yang diduga melibatkan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin. Tegas Cak Faris

Diakhir siaran pers nya Cak Faris mengatakan bahwa, tidak mungkin Bamsos tidak terlibat, secara prosedur Bamsoet adalah ketua komisi salah satu pimpinan di DPR waktu itu. Tutupnya