NAWACITA Vs Perjalanan Pahit Prabowo Subianto dan Wiranto

NAWACITA Vs Perjalanan Pahit Prabowo Subianto dan Wiranto

58
Foto - Prabowo Subianto - Wiranto (Tempo.co)

NUSANTARATIMES – Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Poin Pertama Nawacita Jokowi – JK sampai saat ini belum terlaksana dengan baik dan benar. Lihat saja berbagai kasus di beberapa daerah yang terjadi akhir – akhir ini.

Selain itu kasus lama yang belum tuntas, padahal Jokowi – JK berjanji akan menuntaskan kasus HAM masa lalu. MAN??

Berikut cerita perjalanan pahit Prabowo Subianto dan Wiranto yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai media online.

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur diduga dilakukan secara sistematis, meluas, dan terencana yang meliputi: pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan. Selain itu bentuk kejahatan HAM lainnya di Timor Timur adalah, pemindahan dan pengungsian paksa, perbudakan dan pemerkosaan, pembumihangusan, serta pengerusakan dan penghilangan barang bukti. Kesemuanya dilakukan secara langsung, baik oleh milisi, aparat kepolisian, maupun militer.

Wiranto diduga terlibat namun bukan sebagai eksekutor, akan tetapi sebagai orang dibalik layar tragedi tersebut, hal dikarenakan posisinya saat itu sebagai Panglima ABRI, jadi mustahil dia tidak mengetahui pergerakan anak buahnya di Tragedi Mei 1998 dan Tragedi Timor Timur. Sumber : https://pinterpolitik.com/wiranto-pelanggar-ham/

Tidak heran apabila keputusan dan tindakannya seringkali tidak sejalur dengan atasannya. Penjelasan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Pangab sewaktu itu bahwa penculikan aktivis pro-demokrasi pada Mei 1998 adalah inisiatif pribadi Prabowo adalah satu bukti konkret ketika menjadi sebagai Pangkostrad. Akibat perbuatannya itu, maka Prabowo diganjar pencopotan atas rekomendasi dari DKP. Karena masih kuatnya pengaruh mertuanya, maka putusan Presiden B.J Habibie menambahkan frase ‘dengan hormat’ dalam keputusan pemecatan Prabowo. Sumber : http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/06/28/31184/prabowo-sang-penculik-pelanggar-ham-nomor-wahid/#sthash.FPgQETGO.dpbs

Semua kegiatan mulai dari pembentukan DKP dan Mahkamah Militer, kinerja DKP beserta saran DKP kepada Panglima, dan kemudian keputusan saya untuk setuju dan meneruskan kepada Presiden, sampai dengan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto, sudah secara terus-menerus dipublikasikan kepada umum lewat media dan bukan sesuatu yang dirahasiakan.

Dengan demikian kasus tersebut sudah terbuka, sudah menjadi milik publik. Kalau sekarang dianggap sebagai pembocoran rahasia negara, pendapat tersebut sungguh aneh, mengada-ada, dan tidak sesuai kenyataan. Sumber : https://www.merdeka.com/politik/10-kesaksian-wiranto-soal-prabowo-dalam-kasus-penculikan.html

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh. Hal itu dilihat dari pilihan Presiden Jokowi atas Wiranto sebagai Menko Polhukam.

“Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, menanggapi reshuffle kabinet jilid II, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Hendardi menjelaskan, dugaan keterlibatan Wiranto terkait pelanggaran HAM bahkan cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM.

“Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil,” ujarnya.

Ia menambahkan, janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu.

“Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019,” tutur Hendardi. Sumber : https://tirto.id/pemilihan-wiranto-abaikan-penuntasan-pelanggaran-ham-bwmZ

Tentunya masih segar perseteruan yang memanas antar purnawirawan Jenderal kita dalam masalah dukung mendukung capres, dan yang terbaru adalah mengenai pernyataan Jenderal (Purn.) Wiranto terkait surat DKP mengenai kasus penculikan yang pernah dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus yang saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto.

Saya tidak akan membahas masalah rivalitas tersebut, karena sudah banyak sekali yang membahasnya, saya justru ingin mengungkap motif lainnya yang mungkin terlupakan, yaitu status Jenderal (Purn.) Wiranto di mata dunia Internasional yang sebagai buronan akibat pelanggaran HAM di Timor-Leste d/h Timor Timur.

Seperti yang pernah dirilis oleh beberapa media bahwa pengadilan yang didukung PBB mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 silam. “Dikeluarkannya perintah penangkapan Wiranto merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap penduduk sipil Timor Timur pada 1999,” tukas penuntut PBB Nicholas Koumjian dalam sebuah statemen yang dirilis di Timtim, seperti dilansir Associated Press (AP), Senin (10/5/2004).

Mengapa Jenderal (Purn.) Wiranto merapat ke kubu Jokowi, bukankah sebelumnya Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto telah menemuinya dan mengajak konsolidasi, sebenarnya logikanya sederhana, Jenderal (Purn.) Wiranto bila berkolaborasi dengan Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto tidaklah menguntungkan posisinya, terutama karena Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto merupakan rivalnya dulu ketika aktif di TNI d/h ABRI, selain itu stigma yang melekat terkait pelanggaran HAM justru akan semakin kuat ketika keduanya bersama. Sumber : https://www.kompasiana.com/eltc/wiranto-dilema-seorang-buronan-internasional-yang-mencoba-cari-tempat-berteduh_54f6e46ca3331153098b490f

Deretan kekerasan brutal terjadi di bumi Lorosae terhitung sejak invasi pertama 1975 sampai 1999. Termasuk pembantaian Santa Cruz terhadap ratusan pemuda yang berdemo damai membentangkan bendera Fretilin meneriakkan pro-kemerdekaan: 250 pemuda tewas diberondong tembakan oleh tentara Indonesia.

Terhitung mulai 17 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengenalkan wilayah Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Pemahaman ini segera diajarkan di sekolah-sekolah dan seluruh siaran nasional. Indonesia menempatkan para nasionalis Timor Timur sebagai pemberontak dan separatis yang harus ditumpas.

Jumlah korban tewas sulit diperkirakan secara tepat. CAVR (Commission for Reception, Truth and Reconciliation) melaporkan korban kematian terkait konflik setidaknya berjumlah 102.800 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 18.600 orang dibunuh atau hilang, dan sekiyar 84.000 orang meninggal karena kelaparan atau sakit parah. Angka-angka tersebut mewakili perkiraan minimum dari CAVR yang temuannya diklaim berbasis ilmiah.

Komisi kebenaran tersebut juga menyatakan pasukan Indonesia harus bertanggung jawab atas sekitar 70% dari pembunuhan dan kekerasan. Beberapa jenderal saat ini yang masih hidup disebut terlibat dalam pelanggaran HAM. Global Policy menyebut, Wiranto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur selama invasi Indonesia. Disusul dengan keterlibatan Prabowo Subianto yang mengkoordinasikan pembantaian di Kraras, desa terpencil di pegunungan Timor Timur yang kala itu berjuluk kampung janda karena hampir semua laki-laki dewasa dieksekusi mati. Sumber : https://tirto.id/mengingat-referendum-jalan-panjang-kemerdekaan-timor-leste-bFyB

Amnesty International Indonesia menilai selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sebagaimana tertuang dalam Nawacita.

Menurut Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pasangan tersebut berjanji akan menuntaskan pelanggaran HAM berat mulai dari Tragedi 1965, Tanjung Priok, Talang Sari, hingga kasus pembunuhan Munir. Namun seiring berjalannya waktu, kehendak politik tersebut untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat hilang, sementara masa pemerintahan hampir habis.

“Pesiden Jokowi hanya memiliki waktu dua tahun lagi untuk menyelesaikan beberapa persoalan HAM berat,” ujar Usman.

Sebaliknya, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Amnesty Internasional justru terus mendapatkan laporan kasus-kasus pelanggaran HAM terkait isu pemidanaan represif seperti pidana makar, penodaan agama, dan pencemaran nama baik. Padahal Indonesia memiliki kerangka hukum domestik relatif kuat dalam menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul secara damai.

“Dalam Nawacita, Jokowi-JK juga menyatakan bahwa ruang partisipasi dan kontrol publik seharusnya tetap dibuka sehingga lembaga pemerintahan menjadi semakin akuntabel,” kata dia. Sumber :https://tirto.id/jokowi-jk-belum-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-cyDj

Saya sampaikan bahwa, Jokowi – JK sangat berat menuntaskan kasus – kasus tersebut di atas, maka dengan ini saya katakan bahwa, “Negara Belum Hadir di Tengah – tengah kehidupan masyarakat dan Penegakkan Hukum bertolak belakan dengan Poin pertama NAWACITA JOKOWI – JK. “NAWACITA VS Cerita Pahit Prabowo Subianto dan Wiranto.” #Itusaja terlalu berat

Penulis : Abdullah Kelrey (GN -Penegak Pancasila)

Catatan : Artikel di atas adalah kumpulan berita yang di kumpulkan dari berbagai sumber. Hal ini di lakukan oleh penulis semata – mata ingin memberikan pelajaran kepada pembaca bahwa, sebagai manusia indonesia terutama anak muda bahwa, jangan melupakan sejarah agar dalam Pilpres 2019 tidak salah memilah dan memilih pemimpin.