Anak Buah Prabowo Setuju Berantas Hoax

Anak Buah Prabowo Setuju Berantas Hoax

NUSANTARATIMES – Ketua Advokat DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan sepakat dengan upaya pemberantasan hoax di Indonesia. Ia juga sepakat bahwa hoax atau berita bohong yang menyesatkan adalah sebuah ancaman demokrasi yang tidak bisa ditawar lagi.

“Menurut saya kita sepakat dan sejalan untuk melawan hoax,” kata Habiburokhman di tengah-tengah diskusi publik bertemakan “Pilkad 2018 dan Pemilu 2019 Tanpa Hoax” yang digelar oleh Jaringan Muda Muslim Jayakarta di Up2Yu Resto & Cafe di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/4/2018).

Untuk menekan penyebaran hoax dan tersesatnya masyarakat adanya informasi-informasi bohong tersebut, pria yang juga Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) tersebut menilai bahwa saat ini para penerima hoax harus diberikan pendidikan dan literasi sehingga tidak mudah mempercayai informasi yang bebas berkeliaran di ranah digital itu.

“Soal penerima atau pembuat hoax, saya rasa yang lebih stategis (untuk diberikan pemahaman) tentu penerima, maka kita akan meninggalkan tuduh-menuduh siapa yang menyebar dan siapa yang menikmati,” terangnya.

Pun demikian, ia memberikan garis besar kepada pemerintah untuk adil dalam memberantas hoax. Siapapun yang menyebarkan hoax harus mendapatkan ganjaran berupa jeratan hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Tapi pemberantasan hoax harus adil, dan keadilan itu berasal dari pemerintah,” tegasnya.

Hatespeech harus diperjelas

Lebih lanjut, Habiburokhman juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak serampangan dalam menerjemahkan hatespeech atau ujaran kebencian. Apalagi menurutnya, sejauh ini pasal tentang Hatespeech juga belum jelas sehingga malah membuat masyarakat terjebak dengan ujaran yang dianggapnya mengandung kritikan yang membangun, namun justru terjerat persoalan hukum.

“Ketika salah mengimplementasi hatespeech, maka bukan hanya rakyat yang dirugikan atauu pemerintah yang dirugikan, melainkan demokrasi kita yang terancam,” tutur Habiburokhman.

Baginya, pemerintah harus menerima apapun kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kinerja mereka mengurus negara. Hal ini lantaran dalam mengelola negara, pemerintah tetap membutuhkan kontrol langsung dari rakyatnya agar roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan seluruh rakyatnya.

“Setiap pemerintah butuh kontrol masyarakat, gimana kalau masyarakat tidak bisa lagi memberikan kontrol, maka yang rugi ya pemerintah sendiri. Kami sayang Jokowi, makanya kita kritik,” tegasnya. (ibn)