Evaluasi Kinerja BIN dan Kepolisian Dalam Pemberantas HTI di Indonesia

Evaluasi Kinerja BIN dan Kepolisian Dalam Pemberantas HTI di Indonesia

NUSANTARATIMES – Berkembang biaknya faham idiologi import yang bertentangan dengan nilai nilai dasar pancasila dan UUD 45 semakin lama semakin membuat kita resah, masyarakat Indonesia khususnya umat muslim Indonesia terpecah lantaran datangnya idiologi import yaitu Hizbut Tahrir (HT) seperti dikemukakan Whine (2006) berasal dari Bahasa Arab Hizb at-Tahrir yang berarti Partai Pembebasan (Party of Liberation) merupakan sebuah organisasi politik berideologi islam yang didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina dengan tujuan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di muka
bumi, yakni sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam.

Hal ini dikarenakan HT melihat kondisi umat islam di seluruh dunia terus mengalami kemerosotan dan dikuasai oleh sistem ataupun tata kelola pemerintahan dari negara-negara liberalis dengan segala bentuk modernisasi yakni Barat.

Selain Barat, HT juga mengambil posisi sebagai organisasi yang anti terhadap Zionisme dan tentunya Israel sebagai negara karena berkeyakinan kedua entitas ini sebagai sumber penderitaan utama masyarakat Palestina.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin (IM), organisasi serupa yang didirikan Hassan Al-Banna di Mesir tahun 1928 Pergerakan HTI tentu berorientasi pada misi utamanya yakni Khilafah Islamiyah, yang tentu akan berbenturan dengan ideologi Pancasila.

Hal ini berdasarkan tahapan dakwah HTI yang dikemukakan dalam beberapa kajian dan investigasi kami yakni: (1) tahapan pembinaan dan pengkaderan, bertujuan untuk membentuk kader yang mempercayai metode dan pemikiran HTI (2) tahapan berinteraksi dengan umat, bertujuan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, menjadikan Islam sebagai permasalahan utama hingga rela berjuang dalam kehidupan sosial;
(3) tahapan pengambilalihan kekuasaan, dilakukan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan mengemban syariat Islam di indonesia.

Melihat pada tahapan dakwah HTI ini tentu bersifat provokatif dan dapat mengancam stabilitas keamanan INDONESIA, HTI sejak tahun 1980-an dipimpin oleh Muhammad Ismail Yusanto, sebagaimana dilansir dari situs resmi HTI.

Dakwah yang dijalankan HTI melalui berbagai elemen dan aktivitas masyarakat seperti perkantoran, perumahan, sekolah, masjid, dan perusahaan.

Jika merujuk pada tahapan dakwah HT tersebut di atas, melalui HTI dalam hal ini tentu menjadi suatu potensi ancaman stabilitas keamanan bagi Indonesia, negara dengan diversitas pada level sosio-kultural yang cukup tinggi.

Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Indonesia sendiri telah menjadi landasan utama berdirinya
negera ini sebagai satu bangsa yang besar.

Jika HT melalui HTI dengan ambisinya mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia,
sebagaimana tercantum dalam tahapan ketiga dakwah HT yang menyebutkan bahwa akan
dilakukan pengambilalihan kekuasaan dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Indonesia, maka tentu saja hal ini merupakan suatu upaya mencederai keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk ancaman nasional perihal kedaulatan negara.

Ancaman HT di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi Jk karena faham daulah Islamiyah atau khilafah di Indonesia menjadi gurita di setiap propinsi,maka dengan cepat Menteri Kordinator Politik hukum dan Ham membubarkan HTI karena bertentangan dengan nilai nilai dasar Pancasila dan UUD 45 beberapa butir pernyataan pembubaran HTI adalah sebagai berikut :

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945. 5 butir Penyataan MENKO POLHUKAM diatas hanya menjadi pepesan kosong saja tidak ada progress dari pihak Kepolisian dan Badan Intelejen Negara, seharusnya bila mana ada organisasi yang sudah di larang maka semestinya ketua HTI dan Anggota nya di tangkap dan tidak boleh lagi menyebarkan faham khilafah malah yang terjadi kami melihat, mereka di biarkan berkembang biak menebarkan fitnah dan menebar kebencian ke masyarakat yang tidak sefaham dengan faham khilafah,yang lebih parah nya beberapa ustad ustad HTI telah menjadi pahlawan islam di Indonesia, selebaran dakwah yang mereka lakukan dari masjid sampai ke musholah yang isi menebar faham khilafah adalah solusi persoalan umat muslim Indonesia.

Kenapa Kepolisian dan BIN membiarkan ancaman serius ini di biarkan , pertanyaan yang
harus di jawab oleh BADAN INTELEGEN NEGARA DAN KEPOLISIAN sampai kapankah idiologi import seperti HTI terus di biarkan ? kami sebagai generasi penerus bangsa melihat ibu pertiwi menangis tidak akan tinggal diam, bila mana faham ini terus di biarkan kami Arus Bawah Demokrasi – Indonesia menuntut agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar segera Memberhentikan :

1. Jendral Polisi Mohammad Tito Karnavian (Kepolisian)

2. Jendral Polisi Budi Gunawan (kepala BIN)

Demikian pernyataan ini kami buat dalam kondisi yang sedang berduka atas pembiaran organisasi yang sudah di nyatakan terlarang di biarkan terus berkembang biak, kami siap
berjihad membela Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan.

La Ode Kamaludin :
Arus Bawah Demokrasi Islam Indonesia (ABADI INDONESIA